Apakah menganalisis rekaman CCTV legal di Indonesia?
Apa kata Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tentang kamera di tempat umum, dan bagaimana penghitungan orang tanpa mengidentifikasi mereka sesuai dengan aturan tersebut.
Oleh Stella Nurina Susanto · Oktober 2026Ini adalah pertanyaan pertama yang diajukan sebagian besar pengelola mal dan toko kepada kami, dan memang pertanyaan yang tepat. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia (UU PDP, UU No. 27 Tahun 2022) berlaku sepenuhnya sejak Oktober 2024, dan memuat pasal khusus tentang kamera di tempat umum.
Apa kata undang-undang tentang kamera
Pasal 17 UU PDP mengatur pemasangan "alat pemroses atau pengolah data visual", yaitu kamera, di tempat umum. Pemasangan diperbolehkan untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan penyelenggaraan lalu lintas. Area tersebut wajib menampilkan informasi bahwa kamera sedang beroperasi. Selain itu, rekaman tidak boleh digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.
Peraturan pelaksananya, PP 33/2026, ditandatangani pada Juli 2026 dan berlaku mulai 16 Januari 2027. PP ini merinci pemberitahuan tersebut: pemberitahuan harus menyatakan bahwa kamera sedang beroperasi, mencantumkan kontak pengelola, dan dipasang di pintu masuk, atau di tempat yang terlihat sebelum orang memasuki area yang dipantau. PP ini juga mewajibkan penilaian dampak pelindungan data pribadi (DPIA) sebelum pemrosesan berisiko tinggi, dan menyebut kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin sebagai contohnya.
Sanksinya nyata. Pemrosesan yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi administratif, termasuk denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, dan undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana atas penggunaan data pribadi secara melawan hukum.
Apa artinya bagi penghitungan pengunjung
Ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh siapa pun yang ingin menghitung pengunjung dari rekaman kamera keamanan:
- Tidak ada yang diidentifikasi. Menghitung berapa banyak orang yang melewati toko, atau seberapa panjang antrean, tidak memerlukan pengetahuan tentang siapa orang tersebut. Kami mendeteksi dan melacak bentuk anonim. Tidak ada pengenalan wajah, dan tidak ada orang yang dicocokkan lintas hari atau lokasi.
- Hanya angka total yang keluar dari sistem. Setiap angka di dasbor merupakan agregat: pengunjung per jam, rata-rata lama berada, panjang antrean.
- Video mentah tidak disimpan oleh kami. Kami menghapus rekaman 30 hari setelah diunggah.
Ada satu pertanyaan yang perlu dicermati langsung oleh penasihat hukum Anda. Pasal 17 menyebut keamanan, pencegahan bencana, dan lalu lintas sebagai tujuan pemasangan kamera di tempat umum. Menganalisis rekaman yang sama untuk wawasan bisnis tidak termasuk dalam daftar tersebut, meskipun tidak ada orang yang diidentifikasi. Bagaimana perusahaan Anda merumuskan dan mendokumentasikan penggunaan tersebut, serta bagaimana Anda memberi tahu pengunjung, merupakan keputusan tim hukum Anda. Kami dengan senang hati ikut dalam diskusi tersebut dan menjelaskan secara rinci bagaimana data diproses.
Pertanyaan untuk setiap penyedia analitik CCTV
- Apakah sistem mengidentifikasi individu atau mencocokkan wajah? (Seharusnya tidak.)
- Apa yang keluar dari lokasi Anda: video, gambar, atau hanya angka hitungan?
- Berapa lama video mentah disimpan, dan siapa yang dapat mengaksesnya?
- Apakah Anda bersedia menandatangani perjanjian pemrosesan data yang menyebut kami sebagai pengendali data pribadi?
- Apakah penyewa atau cabang dapat melihat data satu sama lain? (Seharusnya tidak.)
Jawaban singkatnya
Menghitung orang dari CCTV dapat dilakukan dengan cara yang menghormati UU PDP: tanpa identifikasi, hanya data agregat, retensi singkat, papan pemberitahuan yang memadai, dan tujuan yang terdokumentasi. Mintalah penasihat hukum Anda memeriksa soal tujuan pemrosesan sebelum Anda memulai, dan pilih penyedia yang dapat menunjukkan cara kerja pemrosesannya.